KANTOR DISPENDA

Otonomi Daerah yang dikembangkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2001 adalah Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab. Adapaun yang dimaksud Luas adalah Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan Pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang – undang. Daerah memiliki kewenangan membuat Kebijakan Daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Nyata diartikan keleluaasan Daerah untuk menyelenggarakan wewnang Pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan Daerah yang disertai pertanggungjawaban sebagai konsekuensi adanya pemberian hak dan kewenangan kepala daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikulnya untuk mencapai tujuan pemberian Otonomi. Tujuan pemberian Otonomi yakni untuk peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah maupun antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap organisasi menghadapi keterbatasan kemampuan menyediakan dan memperoleh sumber sumber yang diperlukannya seperti dana, sarana prasarana, waktu dan aparatur. Menghadapi hal ini perlu melakukan analisa yang obyektif agar dapat ditentukan kemampuan organisasi berdasarkan sumber daya yang dimilki, oleh karena itu perlu adanya profil organisasi pada Dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung. Profil dimaksudkan untuk dapat memberi gambar kuantitas dan kualitas berbagai sumber yang dapat atau mungkin dikuasai, faktor kekuatan dan kelemahan organisasi, apa yang mungkin atau tidak mungkin dikerjakan dan memberikan gambaran tentang potensi serta tugas-tugas dinas Pendapatan Kabupaten Tulungagung.

Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari pendapatan Asli Daerah khususnya yang bersumber dari Pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di Daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dan sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber – sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah.

Dalam undang – undang nomor 23 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tercantum sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

         a. Hasil Pajak Daerah

         b. Hasil Retribusi Daerah

         c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain Bagian laba              BUMD

         d. Lain -lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain Jasa Giro, Hasil                      Penjualan Aset Daerah dan Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga.