25Okt/16

Dapatkan NPWPD dan Gunakan Nota Sah

Jawa Pos Radar Tulungagung – Selasa, 25 Oktober 2016

Dengan diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, yang berlaku mulai 3 Oktober 2016, maka Dinas Pendapatan (Dispenda) Tulungagung bergerak cepat. Yakni, membuat surat edaran terkait pendaftaran wajib pajak.

15Sep/16

Gebyar Undian Berhadiah PBB-P2 2016

Radar Tulungagung – Jawapos, Kamis 15 September 2016

TULUNGAGUNG – Dalam tahun pajak 2016, pokok ketetapan PBB-P2 di Kabupaten Tulungagung sebesar Rp. 25.310.056.432, dengan jumlah wajib pajak 628.235. Sedangkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2016 sebesar Rp. 15.808.766.119 atau 62,46 persen, dengan jumlah wajib pajak 397.246.

11Agu/16

Lapak Ngrowo Water Front Mulai Dilirik

Jawa Pos – Rabu, 08 Agustus 2016

Tulungagung – Sekitar 90 lapak di pusat jajanan serba ada (pujasera) di Ngrowo Water Front yang masih mangkrak mulai dilirik Pedagang Kaki Lima (PKL) Ngrowo. Mereka berencana mau menempati lapak tersebut. “Sebenarnya, ada yang melirik untuk mencoba menempatinya. Tapi secara resmi, hingga saat ini masih belum ada informasi jika ada yang ingin menempati lapak di sini. Jikalau ada, pasti saya persiapkan,” ungkap Ketua Paguyupan PKL Ngrowo, Hariyoso.

29Jul/16

Ingat, Jatuh Tempo PBB-P2 15 September 2016

Jawa Pos, Radar Tulungagung

TULUNGAGUNG – Ingat, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bakal jatuh tempo, yakni 15 September 2016 mendatang. Untuk itu, diimbau kepada masyarakat Kabupaten Tulungagung atau Wajib Pajak, bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak lebih awal.

24Jun/16

Dispenda Lakukan Aksi Jemput Bola Pajak

Tulungagung, JawaPos, Jumat

Aksi jemput bola terus dilakukan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Tulungagung, salah satunya saat ini terus berupaya mengoptimalkan pendapatan pajak dengan mengundang para pengusaha pertokoan di Kabupaten Tulungagung, untuk mengikuti sosialisasi

20Jun/16

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tulungagung, Jawapos Radar Tulungagung

Sebagian warga mungkin belum mengetahui apa yang dimaksud Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Ya, BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah, perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan.